JENEPONTO, LINTASNEWSMEDIA.ID – Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) tingkat Kabupaten Jeneponto digelar di ruang rapat Bupati Jeneponto, Rabu (21/2/2024).
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Penjabat (PJ) Bupati Jeneponto Junaedi Bakri yang didampingi Ketua TP PKK Sumiati dan Sekda Arifin Nur.
Pj Bupati Jeneponto memberikan saran dan tanggapan terkait perkembangan dan data penanganan Stunting di wilayah Kabupaten Jeneponto
“Prevalensi stunting, sebaiknya memudahkan kita untuk mengidentifikasi, apakah proporsi yang memberikan kontribusi stunting paling tinggi di Jeneponto, misalnya ibu hamil, lingkungan, ataukah balita itu sendiri,” ujarnya.
Sementara, H.Aririn Nur mengatakan, perlu adanya evaluasi terkait data dan metode yang ditetapkan, sehingga dapat diterapkan ditiap Dinas, khususnya instansi terkait, agar berpedoman yang sudah diatur dalam Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang mengatur strategi nasional percepatan penurunan stunting.
“Melalui Rakor percepatan penurunan stunting, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendanaan, maka dihimbau kepada seluruh dinas dan stakeholder terkait untuk melakukan proses monitoring evaluasi setiap per satu bulan sekali,” pintanya Sekda Jeneponto.
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto akan terus berupaya untuk menyelesaikan permasalahan stunting. Pj Jeneponto menambahkan, bahwa terkait permasalahan stunting itu merupakan masalah prioritas dari tingkat pusat sampai ke daerah yang harus dituntaskan, karena mengingat dampaknya yang sangat kompleks.
Untuk diketahui bersama, bahwa penurunan angka Stunting sesuai target Nasional yaitu 14 % pada tahun 2024 merupakan tanggungjawab bersama, sehingga semua pihak harus berkolaborasi dalam upaya percepatan penurunan stunting ini.
“Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh lapisan masyarakat harus bersinergi dengan Pemkab Jeneponto dalam menangani pencegahan stunting, dan fokus untuk penyelesaiannya, maka dengan cara melakukan intervensi program ini perlu tepat sasaran yang beresiko stunting, meliputi remaja putri, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui, baduta dan balita,” ucap Junaedi Bakri.
Kepala Bappeda Jeneponto Alfian Ayam mengatakan, Pemerintah Pusat, Pemda, TPPS beserta seluruh stakeholder harus bekerja cepat dan tepat dengan cara holistik, integratif serta berkualitas untuk penanganan stunting.
Pemkab Jeneponto akan membentuk 3 Lokasi Khusus Zero (Lokus) Stunting yaitu di Desa Bulosibatang, dan Desa Karelayu, Kelurahan Empoang Utara yang akan menjadi percontohan dalam rangka penurunan prevalensi stunting
“Adanya Lokus Stunting di Kelurahan Empoang Utara, kita berharap kedepannya menjadi percontohan bagi desa lainnya dan saya yakin dengan segala upaya bersama dapat berjalan lancar, sehingga angka percepatan penanganan stunting semakin membaik, agar anak-anak di setiap wilayah dapat tumbuh sehat dan berkembang pesat,” ungkapnya. (Firman)
Editor: Roy
Eksplorasi konten lain dari Lintas News Media
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
