JAKARTA, LINTASNEWSMEDIA.ID – Komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi terus diperkuat di tingkat daerah, berlangsung di gedung merah putih, KPK RI, jakarta, Kamis (7/8/2025).
Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) merupakan forum strategis yang menghadirkan berbagai pemangku kepentingan seluruh pejabat daerah di Indonesia, termasuk pejabat tinggi Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat (Sulbar).
Kegiatan Rakor ini dihadiri langsung Gubernur Sulbar Suhardi Duka, Ketua DPRD Sulbar Amalia Fitri, Inspektur Sulbar M. Natsir, Wakil Bupati (Wabup) Pasangkayu Herny Agus, Wakil ketua 1 DPRD Putu Purjaya, Sekda Muh. Zain Machmoed, Inspektur Tanwir Miliansyah, BPKAD Mahyuddin, dan Admin MCP KPK
Kepala Inspektur Pasangkayu, Tanwir Miliansyah, mengatakan bahwa pemerintah daerah, sebagai garda terdepan pelayanan publik, memegang peranan sentral dalam upaya pencegahan maupun penindakan pemberantasan korupsi.
Oleh karena itu, Rakor ini digagas sebagai platform untuk memperkuat sinergi antara Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), aparat penegak hukum, serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Jadi, tujuan kegiatan Rakor itu menekankan pencegahan terjadinya korupsi, khususnya pada tata kelola kuangan yang transparansi dan akuntabel,” ungkapnya kepada lintasnewsmedia.id.
Ia menambahkan bahwa kunci utama pencegahan adalah dengan membangun sistem tata kelola, terutama dalam aspek keuangan, yang sepenuhnya transparan.
“Dengan tata kelola keuangan yang transparan, kita bisa menutup celah-celah yang berpotensi dimanfaatkan untuk praktik korupsi.
Setiap rupiah anggaran harus jelas alokasinya, penggunaannya, dan pertanggungjawabannya, agar bisa diakses serta diawasi oleh publik,” jelasnya Tanwir.
Sementara itu, Wabup Pasangkayu, Herny Agus, mengatakan bahwa Rakor ini bukan hanya ajang untuk berdiskusi, tetapi juga untuk menyepakati langkah-langkah konkret yang akan kita implementasikan bersama.
“Korupsi adalah musuh bersama. Dengan sinergi yang kuat antara seluruh elemen pemerintah daerah, dukungan penegak hukum, dan partisipasi aktif masyarakat, kita optimis dapat menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani rakyat dengan sepenuh hati,” tuturnya.
Eksplorasi konten lain dari Lintas News Media
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
