Gowa — LSM LABRAKI (Lembaga Barisan Rakyat Anti Korupsi Indonesia) sorot penyertaan modal yang telah disalurkan indikasi jika modal tersebut untuk menguntungkan pihak Pribadi bukan untuk kemajuan desa
Penggunaan Uang Negara di Desa Jenetallasa dan penyertaan modal untuk BUMDes yakni Ketahanan Pangan Untuk Desa hingga Pengerjaan Proyek Jalan
Ketua Umum LSM LABRAKI, Abd. Hafid Dg. Tiro saat bertemu beberapa orang jurnalis di sebuah warkop di daerah Sungguminasa, Gowa beberapa hari yang lalu memberikan pernyataan jika LSM LABRAKI telah lama melakukan pengumpulan data atau investigasi di desa Jenetallasa.
” terkait Desa Jenetallasa itu sudah dari tahun lalu tim dari labraki mengumpulkan data, cuma untuk detailnya belum bisa kami sampaikan, yang jelasnya data itu valid, mulai apa item kegiatannya beserta jumlah anggarannya”. ungkap Ketua yang lebih akrab disapa Dg. Tiro.
lebih lanjut Dg. Tiro menjelaskan, bahwa saat ini terkait hasil investigasi lembaga sedang dalam tahap penyusunan hasil dan sisa menunggu waktu yang tepat untuk melaporkannya ke Pihak Penegak Hukum.
“kalau untuk pelaporannya, Lembaga Kami akan langsung melakukan pelaporan ke Kejaksaan Tinggi atau ke Polda sulsel, kami agak ragu bisa diproses jika hanya melapor di tingkat Kabupaten” tutupnya.
Sekretaris Jendral LSM LABRAKI Andi Mallarangang saat diminta tanggapannya oleh awak Media lebih detail membenarkan apa yang disampaikan oleh Ketua Umumnya.
“teman-teman media silahkan mengkonfirmasi langsung saja yah ke pihak terkait, jangan sampai ini dianggap fitnah, silahkan tanyakan dimana itu sapi yang telah habis anggaran pembeliannya terus juga pelaporan atau pembukuannya BUMDes yang mengelola Desa Wisata desa Jenetallasa, kalau pihak terkait bisa menjelaskan secara detail, kami buka juga detail data kami”.ungkap Andi Mallarangang
lebih lanjut Sekjend LABRAKI menyampaikan bahwa titik utama dugaan pelanggaran itu ada di Desa Wisata Jenetallasa, ini dikarenakan setiap tahunnya digelontorkan anggaran sementara status kepemilikan lokasi dan juga pelaporan terkait pendapatan juga tidak jelas seperti apa.
“yang aneh itu begini, setiap kita meminta penjelasan terkait BUMDes yang angkat bicara itu malah ketua BPD jenetallasa,kan lucu, tapi teman-teman media boleh deh cari tau, pengurus BUMDesnya itu siapa? ketua BPD siapa? Bendahara siapa? dan apa hubungannya dengan Mantan Kepala Desa. istilah kerennya itu Nepotisme” tutup Andi Mallarangang
saat di konfirmasi awak media, salah satu staf desa yang tak ingin disebutkan namanya membenarkan terkait pertautan kekeluargaan antara Mantan Kepala Desa, Pengurus BUMDes dan Ketua BPD.
Eksplorasi konten lain dari Lintas News Media
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
