JAKARTA, LINTASNEWSMEDIA.ID – Pernyataan tegas Presiden RI Prabowo Subianto yang mencuat adalah terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang harus dilakukan dengan transparan dan akuntabel.
Pernyataan tersebut memicu diskusi hangat tentang integritas dalam penggunaan dana publik dan bagaimana cara pemerintah seharusnya menjaga kepercayaan rakyat.
Pasalnya, APBN dan APBD bersumber dari rakyat sehingga harus digunakan untuk kepentingan rakyat.
Presiden RI, Prabowo Subianto dengan tegas menyampaikan kepada calon kepala daerah yang ikut berlaga dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 harus memiliki itikad yang baik dan bersih dari korupsi.
Pengelolaan APBN dan APBD harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan tanpa niat jahat, kepada calan kepala daerah agar menunjukkan niatnya untuk menjaga kepercayaan rakyat.
“Setiap keputusan terkait anggaran harus didasarkan pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau kelompok. Jangan membajak atau merampok APBN dan APBD, karena uang rakyat untuk rakyat,” tegasnya saat bertemu para tokoh dan calon kepala daerah di Denpasar, Bali, Minggu (3/11/2024).
Prabowo juga katakan, saya berkomitmen untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi.
APBN dan APBD merupakan sumber utama pembiayaan pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan berbagai program sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat, maka pemangku kepentingan harus bersih dari korupsi.
“Ketika anggaran negara dikelola dengan tidak jujur atau disalahgunakan, dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, termasuk meningkatnya kemiskinan, ketidakadilan, dan ketidakpuasan terhadap pemerintah,” ucap Ketua Umum Partai Gerindra.
Selain itu, lanjut Prabowo, para pengusaha besar di Indonesia agar patuh membayar pajak, sehingga pendapatan negara bisa meningkat.
“Pajak di tingkatkan, pengusaha besar harus kita yakinkan, bahwa Anda nikmati kekayaan, Anda bayar pajak yang baik.
“Jangan sudah nikmati kekayaan dari bangsa Indonesia, saudara pula menghindari membayar kewajiban,” katanya.
Ia berjanji akan meningkat kesejahteraan para pejabat negara agar tidak terjerembab kasus korupsi.
Para hakim harus dijamin kualitas hidupnya, agar tidak bisa dibeli dalam memberikan keputusan penegakan hukum, yang ditanganginya.
“Kasus korupsi di Indonesia masih marak terjadi, dan seolah-olah dinormalisasi oleh sebagian orang,” tuturnya.
Menurut Prabowo, Indonesia merupakan negara yang kaya dengan sumber daya alam. Namun, masih banyak rakyat kita yang belum bisa menikmati hasil pengelolaan kekayaan alam tersebut akibat korupsi.
Kita harus mengerti di tengah kekayaan kita, masih banyak kebocoran-kebocoran, kita harus akui bahwa korupsi masih terlalu banyak dan seolah-olah diterima menjadi kondisi sehari-hari.
“Saya bertekad untuk berusaha sekeras mungkin mengadakan perbaikan,” terangnya.
Eksplorasi konten lain dari Lintas News Media
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
