Proyeksi Penduduk 2020-2050 Resmi Diluncurkan

JAKARTA, LINTASNEWSMEDIA.ID – Peluncuran proyeksi penduduk tahun 2020-2050 resmi dibuka secara simbolis oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI) yang ditandai dengan penekanan tablet di vodium dan didampingi Gubernur Bank Indonesi, Mentri PPN/Kepala Bappenas RI, Mentri Pertanian dan Kepala pusat statistik, Selasa (16/5/2023).

Mentri PPN/Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa dalam sambutannya, posisi Indonesia pada tahun 2020 masih menjadi negara penduduk ke-4 terbesar di dunia. Namun, pada tahun 2045 diprediksi posisi Indonesia untuk pertumbuhan penduduk mulai melambat sejak tahun posisi ke-4, dan posisi ke-5 akan ditempati oleh Negara Nigeria dan Pakistan.

“Sehingga harus menyiapkan 5 kebijakan dan perhatian yang perlu diterapkan oleh kita dalam rangka mengantisipasi perubahan demografi yang terjadi yaitu;

1. Mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang
2. Memastikan kesenjangan kualitas sumber daya manusia agar dapat tertutupi
3. Menunjang penambahan penduduk lansia di masa yang akan datang
4. Mendorong perpindahan penduduk, sehingga persebaran penduduk menjadi lebih merata
5. Pemerintah perlu menjaga keseimbangan pembangunan desa serta kota untuk mewujudkan pertumbuhan yang seimbang, dan Pemerintah perlu menyusun kebijakan keluarga berencana diera baru kebijakan serta perlu memastikan bahwa pasangan muda siap dalam membangun keluarga, salah satu yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pasangan muda mempersiapkan diri secara sosial ekonomi untuk menghasilkan anak yang berkualitas,” urainya.

Suharso Monoarfa juga menyampaikan, perlu dipastikan bahwa kedepannya pemerintah dapat mengembangkan ekonomi untuk keseimbangan kerja bagi perempuan dan laki-laki dengan tetap menerapkan sistem pengasuhan anak yang baik. Pemerintah perlu memperkuat strategi komunikasi informasi dan edukasi keluarga berencana sesuai kondisi wilayah dan kelompok sasaran proyeksi tahun 2020-2050.

“PNS tentunya harus terus memperbaiki pola kebijakan dan perbaikan pelayanan, agar bisa mengikuti perkembangan zaman, apalagi diera digitalisasi generasi milenial ini, dengan harapan dapat menjaga kesinambungan pertumbuhan penduduk dengan menghasilkan anak yang seimbang dan berkualitas,” katanya.

Menurut Suharso Monoarfa, dalam mencapai target-target pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 serta meletakkan pondasi yang kokoh menuju Indonesia emas 2045. Maka tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) pada tahun 2024 adalah mempercepat transformasi ekonomi inklusif yang berkelanjutan dengan tetap mempertahankan 7 prioritas nasional sebagai fokus pembangunan di tahun 2024, pada rancangan awal RKP tahun 2024 telah ditetapkan target sasaran pembangunan yang menjadi perhatian kita semua.

Pertama pertumbuhan ekonomi antara 5,7-5,7%, tingkat kemiskinan 6 setengah hingga 7 setengah%, tingkat pengangguran terbuka 5-5,7%, rasio gini 0,374-0,377, indeks pembangunan manusia 73,99-74,02%, penurunan emisi gas rumah kaca 27-27%, nilai tukar nelayan 107-110%, dan nilai tukar petani 105-108 %.

“Pencapaian target sasaran pembangunan nasional yang juga dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah serta kerjasama indikator pembangunan nasional yang menjadi highlight atau penekanan dalam pencapaian sasaran pembangunan, maka diperlukan upayak melalui 8 arah kebijakan yaitu pengurangan kemiskinan serta penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas barang pendidikan dan kesehatan, revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, pembuatan desain usaha, pembangunan rendah karbon dan transisi energi percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, percepatan pembangunan ibu kota nusantara dan pelaksanaan pemilu 2004,” jelasnya.

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin dalam sambutannya, kegiatan prioritas nasional antara kementerian lembaga dan pemerintah daerah dalam perumusan RKP 2024 akan menjadi rencana kerja tahun terakhir dari periode rencana pembangunan.

Untuk mencapai kemenangan nasional RPJMN 2020-2024 tentu kita harus bergegas serta semakin fokus pada upaya penumpasan pencapaian target-target yakni mempercepat transformasi ekonomi 2024, dan kita harus mampu menjawab bagaimana Indonesia melakukan transformasi ekonomi dengan tetap memperhatikan inklusivitas kualitas pelayanan kesehatan dan pendidikan.

“Selain investasi pemerintah, kemudahan investasi yang dijamin oleh regulasi sangat mendorong pelibatan BUMN dan swasta. Saya kira perlu juga mencari dan memanfaatkan peluang ekonomi baru, salah satunya adalah ekonomi dan keuangan syariah untuk pembangunan ekonomi yang berkeadilan,” ucapnya.

Ma’ruf Amin juga menyampaikan, ada beberapa negara yang tercatat berhasil memanfaatkan bonus demografinya hingga 3 kali lipat, tapi bagi Indonesia tentu ini menjadi peluang emas, agar bisa mengoptimalkan untuk memajukan perkapita negara Indonesia yang dapat masuk ke dalam kategori demografi di tahun 2025.

Oleh karena itu dokumen proyeksi penduduk 2020-2050 yang hari ini diluncurkan harus menjadi rujukan bagi kementerian dan lembaga, sehingga pemerintah daerah menyusun program-program yang dapat mengoptimalkan demografi untuk kemajuan Indonesia.

“Maka dengan ini, saya berpesan kepada seluruh pimpinan kementerian, lembaga dan Kepala Daerah, kiranya RKP 2024 sebagai panduan yang komprehensif dalam menjalankan program pembangunan, demi kemudian penyusunan rencana kerja pembangunan daerah provinsi dan kabupaten kota, dan saya minta untuk betul-betul memperhatikan RKP tersebut,” pintanya.

Lanjut Ma’ruf Amin, saran dan target pembangunan RKP sudah semestinya langkah kita satu menuju Indonesia emas 2045 untuk memastikan persiapan pelaksanaan manajer proyek dan bereks strategi internasional, sehingga dapat terlaksana sesuai dengan rencana dan akuntabel setiap rupiah yang dikeluarkan di pembangunan serta senantiasa membawa dampak dan kemajuan konkrit yang dirasakan masyarakat.

Dalam merumuskan strategi bagi pembangunan yang berkesinambungan dengan mengingat RPJMN 2020-2024 dan juga RPJMN 2005-2025 akan segera berakhir peredaran, kemenangan dan jangka panjang tersebut menjadi kunci kesinambungan sekaligus bekal bagi pemerintahan. Olehnya itu, saya meminta secara khusus kepada kementerian PPN untuk mengawal penyusunan rencana pembangunan RKP 2020-2024, demi tercapainya sasaran Indonesia emas di tahun 2045.

“Selain itu, saya juga mengapresiasi kepada pemerintah daerah yang memperoleh penghargaan pembangunan Daerahnya yang semakin meningkat, sehigga inovasi pembangunan dengan mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkecimpungan,” tuturnya. (Red)

Editor: Roy