Tegas, PJ Bupati Jeneponto: Bantuan Bukan Bagian Politik

JENEPONTO, LINTASNEWSMEDIA.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jeneponto menyalurkan bantuan kepada masyarakat bukan bagian dari kampanye politik. Hal tersebut disampaikan oleh PJ Bupati Jeneponto, Junaedi B.

“Bantuan tersebut jangan diartikan bahwa itu adalah dari salah satu Pasangan Calon (Paslon) bupati dan wakil bupati, tapi bantuan yang diserahkan ke masyarakat murni dari Pemkab Jeneponto,” tegas PJ Bupati Junaedi B, Senin (21/10/2024).

Menurut dia, penyaluran bantuan ini harus menjadi perhatian Kepala Organisasi Perangat Daerah (OPD), khususnya bagi pengelola dan penyalur bantuan kepada masyarakat.

“Ingat, bantuan yang disalurkan tidak ada kaitannya dengan politik, melainkan murni dari program Pemkab Jeneponto,” ujar Junaedi.

Junaedi berpesan, masyarakat jangan ada salah paham dengan disalurkannya bantuan pada moment politik tahun ini, sebab pendistribusian bantuan dilakukan secara transparan, adil dan bebas dari muatan politis.

“Disini saya tegaskan, OPD harus memberi penjelasan kepada masyarakat, bahwa bantuan diberikan kepada penerima manfaat merupakan bentuk komitmen Pemkab untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, bukan kepentingan politik,” tegasnya.

Tak hanya itu, kembali PJ Bupati Jeneponto tegaskan, mari menjaga netralitas dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas di lingkungan pemerintah.

“Jaga integritas dan kepercayaan masyarakat dengan bekerja secara jujur dan tulus. Pastikan bahwa program-program pemerintah dijalankan untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan politik pribadi atau kelompok tertentu,” ujarnya.

Ini semua merupakan bagian dari upaya menjaga netralitas, kata Junaedi, tetap kooperatif dan berani melaporkan jika menemukan adanya oknum di jajaran Pemkab Jeneponto yang mencoba memanfaatkan bantuan untuk kepentingan politik.

“Saya minta kepada seluruh masyarakat, jika ada oknum yang berupaya mengaitkan bantuan dengan politik atau Pilkada, maka segera laporkan kepada pihak berwenang. Kami akan mengambil tindakan tegas terhadap adanya pelanggaran dilingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN),” pintahya.

Editor: Roy