MAMASA, LINTASNEWMEDIA.ID – Amarah dan frustrasi memuncak di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, saat sekelompok aliansi melakukan aksi dramatis di depan kantor Bupati Mamasa.
Aksi itu dipicu oleh dugaan kegagalan pemerintah daerah dalam mencairkan iuran wajib BPJS Kesehatan dan tunjangan perangkat desa (Siltap).
Para pengunjuk rasa, yang merupakan gabungan Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu, tiba di kantor Rabu 22 Januari 2025 menggunakan rantai dan gembok untuk mengamankan pintu masuk.
Mereka kemudian melakukan aksi bakar ban, dengan teriakan keras dan spanduk yang menyatakan keluhan bergema di halaman tersebut, membuat fungsi administratif terhenti.
Massa Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu sangat kecewa tak ditemui oleh pemerintah daerah, maka gedung kantor Bupati dan kantor keuangan kami menyegel.
“Kami akan melakukan penyegelan dan aksi pendudukan hingga tuntutan kami dipenuhi,” ungkap Zulkifli Arruan Paillin.
Menurut Zul, saat ini ada seorang aparat desa dirawat di rumah sakit, dan dia harus menanggung beban biaya sebesar 40 juta rupiah, karena BPJS miliknya sudah lama nonaktif.
Kami Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu tetap menyuarakan persoalan kemanusian yang selama ini diabaikan oleh Pemda Mamasa.
“Kami butuh jadwal yang jelas kapan pembayaran yang terlambat ini akan dilakukan,” tegasnya.
Sekedar diketahui, berdasarkan hasil kesepakatan antara Aliansi Rakyat Mamasa Bersatu bersama DPRD akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pemda Mamasa terkait tuntutan BPJS dan Siltap belum dibayarkan. (*)
Eksplorasi konten lain dari Lintas News Media
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
