Bappeda Litbang Pasangkayu Fokus pada FKP

PASANGKAYU, LINTASNEWSMEDIA.ID – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Pasangkayu telah menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, pejabat pemerintah, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan aspirasi dan masukan dari masyarakat terkait perencanaan pembangunan di daerah Pasangkayu.

FKP ini dilaksanakan sebagai bagian dari upaya Bappeda Litbang dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan tahun anggaran 2026, sebagai wadah bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, saran, dan kritik yang konstruktif terhadap program-program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, Jum’at (7/3/2025).

Kepala Bappeda Litbang Pasangkayu, Kasmuddin menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam setiap langkah perencanaan pembangunan daerah Pasangkayu.

Kita ingin mendengar langsung dari masyarakat tentang apa yang mereka butuhkan, sehingga mereka semua berperan aktif dalam pembangunan Kabupaten Pasangkayu kedepannya.

“Selain itu, melalui forum juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program-program yang telah dan akan dilaksanakan oleh Pemda untuk tahun anggaran 2026,” ujarnya.

Lanjut Kasmuddin, FKP ini merupakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Daerah (Pemda) Pasangkayu, maka sangat penting ditekankan “Penguatan Pertumbuhan Ekonomi dan Pengembangan Infrastruktur Berkelanjutan”.

RKPD ini untuk perencanaan tahun 2026. Tahapan yang sudah dilaksanakan adalah pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa).

“Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan Daerah, tata cara evaluasi Rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD untuk tahun 2026,” terangnya.

Keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Bappeda Pasangkayu membuka jalan bagi proses pembangunan yang lebih inklusif dan partisipatif yang benar-benar mencerminkan suara dan kebutuhan warganya.