TAKALAR, LINTASNEWSMEDIA.ID – Dugaan praktik gratifikasi dan korupsi mencuat dalam proyek pengadaan buku sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua DPW Lembaga Anti Korupsi dan Kekerasan Hak Asasi Manusia (Lankoras-Ham) Sulsel, Adi Nusaid Rasyid.
“Pengadaan buka diduga melibatkan sejumlah pejabat Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk ketua KKKS SD dan MKKS SMP, dalam pengondisian proyek bernilai miliaran rupiah ini,” jelasnya.
Berdasarkan temuannya dilapangan, Adi Nusaid Rasyid, mengatakan para kepala sekolah diarahkan untuk membelanjakan 15% buku melalui dana BOS, hanya kepada satu rekanan yakni CV Media Karya Putra, perusahaan yang berdomisili di Sukoharjo, Jawa Tengah.
Instruksi itu disebut-sebut datang langsung dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Takalar, dan ditindaklanjuti dengan tekanan psikologis maupun administratif kepada kepala sekolah yang menolak.
“Kalau tidak ikut arahan, RKAS sekolah tidak disetujui,” beber Adi Nusaid Rasyid saat dihubungi wartawan, Selasa (6/5/2025).
Mencengangkan, sambung Adi Nusaid Rasyid, bahwa harga buku yang ditawarkan bisa mencapai empat kali lipat dari harga standar dipasaran.
“Kepala sekolah tidak punya ruang untuk memilih rekanan atau melakukan penyesuaian, mereka hanya diminta untuk menyetujui anggaran yang telah dikondisikan,” pungkasnya.
Olehnya itu, kata Adi Nusaid Rasyid, mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Takalar untuk mengusut tuntas pengadaan buku tersebut, yang diduga ada kongkalikong antara pihak Dinas Pendidikan dan pihak penyedia.
“Kami mendesak Kejari Takalar untuk segera mengusut proyek pengadaan buku yang nilai pagunya mencapai miliaran rupiah,” tegasnya. (Tr)
Editor: Roy
Eksplorasi konten lain dari Lintas News Media
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
